Proposal Perpanjangan Studi

-

Yogyakarta, 11 Desember 2010
Hal      : Permohonan Perpanjangan Studi
Lamp   : 2 lembar
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat
Di Sendawar
Berdasarkan Surat Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas Nomor: 420/1884/DP-II/VII/2007 yang kami tandatangani pada tahun 2007 yang akan berakhir pada bulan Juni 2011, mahasiswa Beasiswa Ikatan Dinas wajib lulus dalam jangka waktu 4 tahun/VIII (delapan) semester. Sehubungan dengan hal tersebut kami mahasiawa Ikatan Dinas Angkatan 2007 saat ini memasuki semester ke-VII memohon kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (pemberi beasiswa) untuk memberikan toleransi kepada kami mahasiswa Beasiswa Ikatan Dinas selama IV semester/2 (dua) tahun lagi untuk menyelesaikan masa studi kami. Alasan kami meminta toleransi perpanjangan studi tersebut karena sebagian besar dari kami belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yakni VIII semester/4 (empat) tahun. Keterlambatan tersebut dikarenakan: (1) masih ada mata kuliah prasyarat yang belum lulus (2) ada mata kuliah yang harus diambil semester ini tetapi tidak bisa diambil karena administrasi dikampus.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagai pemberi Beasiswa Ikatan Dinas dapat memaklumi alasan tersebut.
Demikian Surat Permohonan ini kami buat. Semoga Surat Permohonan ini bisa menjadi pertimbangan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui.
Kepala BKHLN                                                                                  Hormat Kami,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta                     Koordinator Mahasiswa Angkatan 2007


Maria Ananta, S.S.,M.Ed                                                                   Robert William

Tembusan      :
Yth. Bupati Kabupaten Kutai Barat
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
Lampiran
Di Setujui Oleh Seluruh Mahasiswa Angkatan 2007
No
Nama
Program Studi
Alamat Asal
Tanda Tangan
1
Wahyu Hardianto
Akuntansi
Jengan Danum

2
Advent Roy Nanda
Akuntansi
Ngenyan Asa

3
Fransisco Suseno
Akuntansi
Ongko Asa

4
Yusdi Pratama
Akuntansi
Linggang Melapeh

5
Hendra Syahrani
Akuntansi
Muara Asa

6
Robert William
Akuntansi
Muara Mujan

7
Kristian Miki Yoris
Akuntansi
Linggamg Bigung

8
Stephani Tonu Kabelen
Akuntansi
Linggang Melapeh

9
Novi Octaviani
Akuntansi
Barong Tongkok

10
Benoit Isadora Jiuta W.D
Akuntansi
Melak

11
Maria Evi Lestari
Akuntansi
Muara Nyahing

12
Prengky
Pend Sejarah
Sekolaq Joleq

13
Devis Yulistian
PBI
Sekolaq Joleq

14
Susanti
PBI
Gemuruh

15
Petronela Luaq
PBI
Long Pahangai

16
Vivi Sulistiawati
Sejarah
Linggang Bigung

17
Sophiana Tipung
BK
Long Melaham

18
Maria Like Sonya
BK
Terajuk

19
Mardonius Lawing
Hukum
Samarinda

20
Ocha Bun Prayu
TI
Datang Bilang

21
Donatila Korry Tukau
TI
Long Bagun

22
Enita Maryanti
TI
Datah Bilang

23
Serter Bayu Pratama
TI
Ombau Asa

24
Yonathan Kelay
TI
Sekolaq Muliaq

25
Iip Yulianto
TI
Ngenyan Asa

26
Simon Hitipeuw
TI
Ngenyan Asa

27
Yonas Sidharta
TI
Sekolaq Muliaq

28
Mario Adi Winatta
Pend Biologi
Simpang Raya

29
Nermanto
Pend Biologi
Besiq

30
Patrisius Dwi Nugroho
Pend Mat
Barong Tongkok

31
Onia Karlina hiping
Pend Mat
Tering Lama

32
Fransiska Duani Wini
Pend Mat
Lambing

33
Veronika Triani Wipa
Pend Fisika
Lambing

34
Angela Ignatia
Pend Fisika
Pepas Eheng

35
Paulina
Farmasi
Barong Tongkok

36
Vincensia Herta A Herrin
Psikologi
Simpang Raya














Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB II LANDASAN TEORI

-
Gambar
A.   Organisasi Sektor Publik 1.     Pengertian Organisasi Sektor Publik Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa (Mahsun, Firma dan Andre 2007: 4-5) Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non-profit oriented . Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non-profit. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor
Baca selengkapnya

August Comte (1798 – 1857)

-
SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI Kata sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte orang Prancis pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul “Positive Philosophy” oleh karenanya Comte sering disebut sebagai bapak sosiologi.. Istilah sosiologi ia tuliskan dalam karya utamanya yang pertama, berjudul The Course of Positive Philosophy, yang diterbitkan dalam tahun 1838. Karyanya mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Menurut Comte ilmu sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis bukan pada kekuasaan dan spekulasi. Hal ini merupakan pandangan baru pada saat itu. Sosilogi kemudian menjadi suatu pengetahuan ilmiah dengan teorinya yang didasarkan pada obeservasi ilmiah, bukan pada spekulasi-spekulasi. SOSIOLOGI PADA MASA AUGUSTE COMTE Profil singkat Auguste Comte Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis tahun 1798, keluarganya beragama khatolik dan berdarah bangsawan. Dia mendapatkan pendidikan di Ecole Polytechnique d
Baca selengkapnya

CARA MENGURUS BPJS KESEHATAN BAGI CPNS

-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah salah satu program jaminan kesehatan yang digadang pemerintah sebagai alternatif asuransi kesehatan bagi masyarakat. Mendengar istilah BPJS  rasanya sudah tidak asing di telinga. Lembaga yang diluncurkan pemerintah sejak 1 Januari 2014 lalu, memberikan warna baru pada jaminan sosial dan kesehatan masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan sendiri memiliki program yang dinamakan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sistemnya mengacu pada sistem asuransi, di mana seluruh penyelenggara negara (PNS/TNI/Polri) ikut terlibat aktif dalam iuran BPJS melalui sistem potongan gaji. Bagi teman-teman yang sebelumnya pernah bekerja di Pemerintahan (TKK/PTT), tentu sudah memiliki Kartu BPJS, disini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengurus BPJS Kesehatan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat` Berikut berkas dan persyaratan yang harus dibawa saat mengurus BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Melak :
Baca selengkapnya